Lima Puluh Kota, onenet.co.id – Pasca pelantikan pejabat eselon II serta pengisian jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada 31 Oktober lalu, perhatian publik kini tertuju pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sebagai salah satu sektor vital penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lembah Harau — ikon pariwisata andalan dengan panorama tebing cadas dan lembah hijau — kini menghadapi masalah serius. PAD dari kawasan ini justru mengalami penurunan, salah satunya akibat polemik retribusi yang melibatkan kunjungan orang tua santri Insan Cendekia Boarding School (ICBS).
Ribuan Pengunjung ICBS Tak Bayar Retribusi, Potensi PAD Diduga Hilang
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa banyak orang tua santri ICBS yang masuk ke kawasan wisata Harau untuk menjemput anaknya namun tidak dikenakan retribusi. Padahal, menurut sumber internal, sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa pihak ICBS akan melakukan backup pembayaran retribusi kepada petugas di pintu masuk.
Namun kenyataannya, ribuan kunjungan setiap tahun itu diduga tidak tercatat sebagai penerimaan resmi PAD.
“Ke mana hilangnya potensi PAD dari ribuan pengunjung ICBS setiap tahunnya? Apakah ada ‘permainan’ di balik layar?” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Menurut regulasi, Perda telah mengatur jelas bahwa setiap pengunjung yang masuk kawasan wisata wajib membayar retribusi, kecuali jika objeknya adalah institusi atau kegiatan tertentu yang dikecualikan. ICBS bukan objek retribusi, sehingga semestinya pembebasan biaya tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum.
Publik Tagih Aksi Nyata dari Kadisparpora Baru
Kini publik menaruh harapan pada pejabat baru, Elsiwa Fajri, S.STP, yang baru saja dilantik sebagai Kadisparpora.
Dikonfirmasi media, Elsiwa menyatakan pihaknya tengah mengkaji persoalan tersebut secara detail.
“Kami sedang mempelajari persoalan ini agar ada solusi terbaik yang menguntungkan pemerintah daerah maupun pihak ICBS,” ujarnya.
Elsiwa juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan PAD di Lembah Harau, antara lain:
Peningkatan kualitas pelayanan pintu masuk agar wisatawan mendapat kesan pertama yang baik.
Perbaikan sarana prasarana wisata melalui dukungan APBD, APBN, dan kerja sama swasta.
Penambahan kuantitas dan kualitas event pariwisata sebagai daya tarik tambahan.
Meski demikian, publik tetap mempertanyakan efektivitas rencana tersebut di tengah polemik yang tak kunjung usai.
“Masalahnya sudah lama, dan kompleks. Tantangannya adalah bagaimana program-program itu benar-benar dieksekusi, bukan hanya wacana,” ujar warga lokal.
LSM GIB: “Kami Akan Kawal, Jangan Ada Kebocoran PAD Lagi”
Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Indonesia Bersih (GIB) turut bersuara keras. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan Pemerintahan Safni–Rito, terutama mengenai PAD pariwisata.
“Kami akan konsisten mengawasi dan mengkritisi kinerja Kadisparpora yang baru. Jangan sampai harapan masyarakat berujung kecewa dan PAD Harau semakin bocor,” tegas pimpinan LSM GIB.
Bahkan, LSM tersebut menyatakan bahwa apabila dalam satu tahun tidak ada peningkatan kinerja yang signifikan, mereka siap mengirimkan surat resmi kepada Bupati untuk mempertimbangkan pergantian pejabat.
Publik Menanti Gebrakan
Pada akhirnya, waktu akan menjadi pembuktian apakah Elsiwa Fajri mampu menghadirkan perubahan nyata dan memperbaiki tata kelola retribusi yang selama ini dinilai bermasalah.
Mampukah ia menutup kebocoran PAD, menyelesaikan polemik dengan ICBS, serta mengembalikan kejayaan Lembah Harau sebagai kawasan wisata unggulan? Publik kini menanti gebrakan nyata.
(Agus Suprianto)
0 Komentar