PADANG, ONENET — Rentetan peristiwa tragis yang merenggut dua nyawa dalam kurun waktu kurang dari satu bulan di Kota Padang memantik sorotan tajam dari Ketua Relawan Prabowo (REPRO) Sumatera Barat, Roni. Ia menilai, kejadian tersebut menjadi alarm keras atas lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.
Dua kasus yang menjadi perhatian publik tersebut masing-masing melibatkan seorang pengamen di kawasan Pasar Raya dan satu korban lainnya dalam peristiwa berbeda yang diduga berkaitan dengan minimnya kontrol terhadap aktivitas di ruang publik. Meski kronologi lengkap masih menjadi perhatian aparat penegak hukum, Roni menegaskan bahwa peristiwa berulang ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.
“Ini bukan sekadar insiden, tapi sinyal kuat bahwa ada yang tidak berjalan maksimal dalam sistem pengawasan kita. Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum,” tegas Roni dalam keterangannya, Jumat (10/4).
Menurutnya, lemahnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) di lapangan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah situasi. Ia menilai, keberadaan Perda yang seharusnya menjadi instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban justru terlihat “tumpul” karena tidak ditegakkan secara konsisten.
“Kalau Perda hanya jadi pajangan tanpa penegakan yang tegas, maka potensi pelanggaran akan terus terjadi. Ini yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Roni juga mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP. Ia meminta agar dilakukan audit internal, peningkatan pengawasan di titik-titik rawan, serta penegakan disiplin terhadap personel yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas.
Selain itu, ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Satpol PP dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jangan tunggu korban berikutnya. Harus ada langkah konkret dan cepat. Evaluasi total adalah keharusan,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan dengan melaporkan potensi gangguan keamanan kepada pihak berwenang. Menurut Roni, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terulangnya kejadian serupa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kota Padang belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh REPRO Sumbar. Namun, tekanan publik yang terus menguat diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum di Kota Padang ke depan.
0 Komentar