Padang — Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola aset negara yang profesional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan audiensi strategis yang dilaksanakan pada Kamis, 9 April 2026.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumbar, Basril, S.H., M.H., bersama jajaran, yang melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, Novrizal.
Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan kelembagaan yang solid antara Kejati Sumbar dan KPKNL Bukittinggi. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara, khususnya yang berasal dari barang rampasan hasil tindak pidana.
Fokus utama pembahasan meliputi optimalisasi penanganan barang rampasan negara, percepatan pelaksanaan lelang, serta pengelolaan aset negara yang mengedepankan prinsip profesionalisme. Selain itu, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan juga menjadi perhatian penting dalam setiap proses pengelolaan aset tersebut.
Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumbar, Basril, menyampaikan bahwa sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan KPKNL merupakan kunci utama dalam memastikan aset negara dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan aset negara yang baik tidak hanya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas.
Sementara itu, pihak KPKNL Bukittinggi menyambut baik langkah kolaboratif yang dilakukan oleh Kejati Sumbar. Kerja sama ini dinilai sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara, khususnya dalam hal lelang dan administrasi aset.
Lebih lanjut, audiensi ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat sinergitas antar lembaga dalam menjalankan tugas negara serta pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan adanya langkah strategis ini, Kejati Sumbar dan KPKNL Bukittinggi optimis dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel juga menjadi target utama dari kerja sama tersebut.
Ke depan, kedua institusi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi, guna memastikan setiap proses pengelolaan aset negara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar