PADANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat mulai menemukan titik terang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar mengungkap dugaan kuat bahwa aktivitas tambang emas ilegal dan praktik pelangsiran menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya distribusi solar subsidi di daerah tersebut.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menyebut aktivitas pertambangan emas tanpa izin tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyedot pasokan solar subsidi dalam jumlah besar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor produktif yang berhak.
“Aktivitas tambang ilegal ini selain merusak lingkungan juga memberikan dampak lain berupa kelangkaan BBM subsidi di Sumbar,” kata Helmi, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Saat melakukan kunjungan ke kawasan tambang Batu Gando, Kabupaten Sijunjung, pihak ESDM menemukan kebutuhan solar yang sangat besar hanya untuk mengoperasikan ponton-ponton tambang di satu titik lokasi.
“Kami hitung kemarin ketika kunjungan ke Batu Gando sekitar 1.000 liter solar per hari dibutuhkan. Itu baru untuk pengoperasian ponton-ponton pada satu titik saja,” ungkapnya.
Jumlah tersebut dinilai belum mencerminkan keseluruhan konsumsi bahan bakar di kawasan pertambangan ilegal. Sebab, banyak lokasi tambang lain yang menggunakan alat berat dengan kebutuhan solar jauh lebih tinggi.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa sebagian solar subsidi yang beredar di masyarakat justru terserap untuk menopang aktivitas tambang ilegal. Akibatnya, pasokan yang seharusnya tersedia bagi angkutan barang, transportasi umum, dan sektor usaha kecil menjadi semakin terbatas.
Di sisi lain, ESDM juga mencatat lonjakan permintaan solar subsidi dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga BBM non-subsidi diduga mendorong sebagian pengguna beralih ke solar subsidi.
Data Pertamina menunjukkan peningkatan pendaftaran akses pembelian BBM subsidi dalam 10 hari terakhir. Dampaknya terlihat jelas di sejumlah SPBU, di mana antrean kendaraan semakin panjang dan tidak lagi didominasi kendaraan angkutan.
“Sekarang mobil pribadi juga mulai mengisi solar subsidi. Jika dipersentasekan, terjadi kenaikan sekitar 8 persen,” ujar Helmi.
Persoalan tidak berhenti di situ. Praktik pelangsiran BBM subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. ESDM menemukan adanya oknum yang menggunakan truk modifikasi untuk membeli solar subsidi dalam jumlah besar sebelum dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut dinilai semakin memperparah kelangkaan yang dirasakan masyarakat. Solar subsidi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan ekonomi justru berpotensi dinikmati pihak-pihak yang tidak berhak.
Temuan ESDM ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Tanpa tindakan tegas terhadap tambang ilegal dan jaringan pelangsir, kelangkaan solar diperkirakan akan terus berulang dan masyarakat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah. Sebab selama solar subsidi masih bocor ke aktivitas tambang ilegal dan praktik penimbunan terselubung, antrean panjang di SPBU hanya akan menjadi pemandangan yang terus berulang di Sumatera Barat.
0 Komentar